Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, mengingatkan seluruh pejabat daerah agar senantiasa menerapkan pola hidup sederhana serta menghindari sikap pamer kemewahan atau flexing yang dapat merusak kepercayaan publik. Pesan ini disampaikan Tito saat berada di Kendari, Rabu (27/8), sebagai respons atas mencuatnya pemberitaan mengenai Bupati Bombana, Burhanuddin, yang kedapatan mengenakan jam tangan bermerek dengan nilai fantastis hampir Rp1 miliar. Menurut Tito, pejabat publik, khususnya kepala daerah, seharusnya menjadi teladan dalam kesederhanaan dan menunjukkan empati yang nyata kepada masyarakat, bukan justru menampilkan gaya hidup berlebihan yang berjarak dengan realitas sosial warganya. Ia menegaskan, ketika seorang pemimpin daerah tampil dengan barang-barang mewah, hal itu berisiko besar menimbulkan persepsi negatif dan hilangnya simpati rakyat. Dalam kondisi banyak masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, penampilan pejabat dengan atribut kemewahan justru menimbulkan jurang sosial sekaligus menurunkan legitimasi kepemimpinan. Tito menekankan bahwa pejabat publik bukan hanya bekerja untuk menjalankan birokrasi, tetapi juga mengemban fungsi moral dan simbolis sebagai sosok yang harus dekat, peduli, serta mampu menjadi panutan bagi masyarakat luas.
Lebih lanjut, Tito menilai kasus yang menimpa Bupati Bombana tersebut harus menjadi peringatan kolektif bagi pejabat lain agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan berpenampilan di ruang publik. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga melalui perilaku personal pemimpin yang mencerminkan integritas, kesederhanaan, dan kepekaan sosial. Ketika pemimpin menunjukkan sikap rendah hati dan menempatkan diri sejajar dengan rakyatnya, hal itu akan memperkuat rasa simpati dan kedekatan emosional masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, perilaku flexing justru akan memicu kecemburuan sosial, memperlebar jarak antara pejabat dan rakyat, serta melemahkan kepercayaan publik yang selama ini sedang diupayakan untuk dibangun kembali. Tito menekankan bahwa menjadi pejabat publik berarti siap berada dalam sorotan, sehingga setiap perilaku dan gaya hidup akan selalu menjadi tolok ukur moral di mata masyarakat. Oleh karena itu, ia menyerukan agar seluruh kepala daerah dan jajaran pejabatnya menjadikan kesederhanaan sebagai bagian dari etika kepemimpinan sekaligus strategi memperkuat legitimasi. Pesan Mendagri ini juga menegaskan kembali pentingnya membangun kepercayaan publik melalui teladan nyata, terutama di tengah meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap isu kesenjangan sosial. Dengan demikian, ke depan pejabat daerah diharapkan mampu menampilkan sosok pemimpin yang merakyat, bersahaja, dan konsisten menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Komentar