Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Inspektur Jenderal Polisi Daniel Adityajaya menggelar pertemuan strategis dengan puluhan perwakilan konsulat asing di Gedung Presisi Polda Bali, Denpasar, pada Jumat (31/10). Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap warga negara asing (WNA) yang tinggal maupun beraktivitas di wilayah Bali, sekaligus mempertegas komitmen bersama menjaga stabilitas keamanan Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
Sebanyak 24 konsulat dari total 32 konsulat asing yang terdaftar di Bali hadir dalam pertemuan tersebut. Di antaranya perwakilan dari Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Spanyol, dan Thailand. Para diplomat itu diterima langsung oleh Kapolda Bali beserta jajaran pejabat utama Polda Bali.
Dalam sambutannya, Irjen Pol. Daniel Adityajaya menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pariwisata yang berkualitas. Menurutnya, keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan juga hasil kolaborasi lintas negara yang saling menghormati hukum dan norma di wilayah Indonesia.
“Bali adalah destinasi dunia. Keamanan adalah tanggung jawab kami bersama agar pariwisata tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujar Kapolda Bali.
Daniel menyoroti bahwa meningkatnya jumlah wisatawan asing dan digital nomad yang datang ke Bali membawa dampak positif bagi ekonomi daerah, namun juga memunculkan tantangan baru dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum. Ia mencontohkan beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sejumlah WNA, seperti penyalahgunaan izin tinggal, kegiatan ilegal di dunia maya, hingga pelanggaran lalu lintas yang sempat viral di media sosial.
“Bali terbuka untuk semua warga dunia, tetapi keterbukaan itu harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan hukum dan nilai-nilai budaya setempat. Kami tidak ingin citra Bali sebagai destinasi damai dan berbudaya ternodai oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Kapolda Bali juga menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan pihaknya untuk meningkatkan pengawasan WNA, di antaranya dengan memperkuat Satgas WNA (Satuan Tugas Warga Negara Asing) yang berkolaborasi dengan Imigrasi, Dinas Pariwisata, serta aparat desa adat. Satgas ini memiliki mandat untuk memantau aktivitas WNA, terutama di kawasan yang padat wisatawan seperti Canggu, Ubud, Seminyak, dan Nusa Penida.
Selain itu, Daniel menegaskan pentingnya pendekatan humanis dan edukatif dalam menjaga harmoni antara warga lokal dan pengunjung asing. “Kami ingin memberikan pemahaman, bukan intimidasi. Setiap wisatawan adalah tamu yang harus dihormati, tetapi mereka juga wajib menghormati hukum dan budaya kita,” ujarnya.
Para perwakilan konsulat menyambut baik inisiatif Kapolda Bali dan menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung langkah pengawasan tersebut melalui komunikasi yang lebih intensif antara pihak kepolisian dan perwakilan diplomatik masing-masing negara. Beberapa perwakilan bahkan menyarankan adanya sistem informasi terpadu untuk pelaporan cepat apabila terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan warganya.
Konsul Jenderal Australia, misalnya, menyampaikan apresiasinya atas upaya kepolisian Bali menjaga keamanan wisatawan negaranya yang menjadi salah satu pasar terbesar di sektor pariwisata Bali. “Kami mengapresiasi kolaborasi yang baik antara kepolisian dan perwakilan diplomatik. Kami percaya kerja sama ini akan meningkatkan rasa aman bagi warga kami yang datang berlibur atau tinggal di Bali,” ujarnya.
Pertemuan ini juga membahas mekanisme early warning system untuk mendeteksi potensi gangguan kamtibmas yang melibatkan WNA, termasuk memperkuat koordinasi dalam proses deportasi dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran serius.
Sebagai penutup, Kapolda Bali menekankan bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada penindakan, melainkan juga pencegahan melalui pendekatan budaya dan edukasi publik. Ia menyampaikan bahwa setiap langkah pengawasan akan dilakukan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai diplomatik antarnegara.
Komentar